Bahasa: Indonesia

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Portal informasi, kebijakan, dan layanan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Tito Karnavian Cek Layanan MPP Denpasar, Tegaskan Efektivitas Pembebasan BPHTB dan PBG

Dipublikasikan: 27 November 2025  | 16:55 WIB Penulis: Kemendagri RI
Tito Karnavian Cek Layanan MPP Denpasar, Tegaskan Efektivitas Pembebasan BPHTB dan PBG

Denpasar — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sewaka Dharma, Denpasar, Bali, pada Senin (24/11/2025). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelayanan, khususnya terkait kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), berjalan efektif dan benar-benar dirasakan masyarakat.

MPP Sewaka Dharma menjadi pusat pelayanan terpadu yang menyatukan berbagai layanan dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, BUMN, BUMD, hingga pihak swasta dalam satu lokasi. Keberadaan MPP diharapkan mampu memberikan kemudahan, mempercepat proses pengurusan, dan meningkatkan kenyamanan warga dalam mengakses berbagai layanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Tito menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah. Untuk itu, seluruh pemerintah daerah diminta mengambil peran aktif dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.

Untuk sektor perumahan, kita sudah memberikan kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG. Ini memudahkan warga untuk membangun rumah. Harapannya harga rumah bisa turun dan para pengembang semakin terdorong untuk membangun, ujar Tito.

Meskipun memahami keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Denpasar, Tito tetap mendorong pemda setempat merancang solusi yang memihak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia mencontohkan pembangunan rumah susun yang bisa ditempatkan di wilayah pinggiran agar harga tanah lebih terjangkau dan akses hunian semakin luas bagi warga yang belum memiliki rumah.

Program 3 Juta Rumah sendiri merupakan prioritas nasional. Targetnya mencakup pembangunan atau renovasi satu juta rumah di kawasan perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta di wilayah pesisir. Program ini didukung oleh percepatan penyaluran pembiayaan bersubsidi seperti KPR FLPP dan berbagai insentif, termasuk pembebasan BPHTB dan PBG yang menjadi kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kunjungan itu, Tito hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Kehadiran mereka menjadi perhatian warga yang tengah mengurus administrasi kependudukan dan layanan terkait perumahan. Banyak warga yang tidak melewatkan kesempatan untuk meminta swafoto dengan kedua pejabat tersebut.

#Mendagri #MPP #PBG #BPHTB