Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal percepatan berbagai Program Strategis Nasional (PSN). Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Dalam forum tersebut, Bima memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan Kemendagri untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, khususnya PSN yang menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto.

Bima menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda besar yang dikawal Kemendagri. Bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN), Kemendagri melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah.

Ketiga instansi telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mempercepat pembangunan SPPG, termasuk di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). “Lokasi percepatan SPPG kami dorong terutama di daerah 3T,” ujar Bima.

Selama satu tahun terakhir, Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Upaya ini diiringi peningkatan kapasitas aparatur desa, camat, kepala desa, hingga lurah.

Kemendagri juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang bertugas mendata lahan pemerintah di daerah sebagai dukungan infrastruktur Kopdeskel. “Ada lahan desa, kabupaten, hingga lahan kementerian/lembaga dan BUMN yang dapat diproses untuk pembangunan Kopdes,” jelasnya.

Kemendagri turut mendukung pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis bagi masyarakat. Pengawalan dilakukan agar program berjalan optimal di seluruh daerah. Selain itu, Kemendagri juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam penanganan tuberkulosis (TBC).

Dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah, Kemendagri berkomitmen mempermudah akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Upaya tersebut dilakukan melalui Pembebasan BPHTB, Pembebasan atau percepatan layanan PBG dan Penyederhanaan perizinan daerah. Bapak Menteri memberi atensi khusus dengan turun langsung ke lapangan untuk memastikan percepatan perizinan, kata Bima.

Kemendagri juga meminta Pemda memberikan fasilitas bagi pelaksanaan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat melalui penyediaan lahan, pemanfaatan aset daerah, hingga ketersediaan tenaga pengajar. Dalam mendukung swasembada pangan, Kemendagri memperkuat pengawasan irigasi, tata kelola pupuk, serta koordinasi pencegahan alih fungsi lahan. Selain itu, Kemendagri juga mendukung penanganan sampah melalui model waste to energy bersama berbagai mitra. Semua ini adalah bentuk dukungan kami terhadap program prioritas nasional, tegas Bima.