Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan langkah cepat dalam merespons bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, memastikan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar fase tanggap darurat berjalan optimal.

Menurut Safrizal, tim Kemendagri telah berada di Taput untuk berkoordinasi langsung dengan Bupati Taput dan unsur keamanan daerah. “Kami mempersiapkan posko nasional di Taput malam ini. Lokasinya akan menjadi pusat distribusi logistik melalui jalur udara,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (26/11/2025).

Tim gabungan juga dijadwalkan meninjau lokasi longsor pertama pada Rabu malam. Sementara itu, BNPB merencanakan penerbangan menggunakan pesawat caravan pada Kamis (27/11/2025) sekitar pukul 10.00 WIB untuk mengangkut bantuan sekaligus meninjau wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi mempercepat pemenuhan kebutuhan logistik bagi seluruh daerah terdampak.

Safrizal menambahkan, helikopter yang membawa logistik baru dapat mendarat sekitar pukul 16.00 WIB. Dengan kondisi tersebut, operasional distribusi logistik udara sepenuhnya baru bisa dilakukan pada Jumat (28/11/2025). “Tim PU dan BPBD masih membuka akses jalan. Namun, longsor susulan terus muncul akibat intensitas hujan yang tinggi,” jelasnya.

Bencana banjir dan longsor yang terjadi pada Senin (24/11/2025) telah menimbulkan korban jiwa sebanyak delapan orang serta merusak puluhan rumah warga. Upaya evakuasi telah dilakukan sejak Senin hingga Selasa siang dengan melibatkan berbagai unsur. Tim gabungan dari TNI-Polri, BPBD, dan Satpol PP diterjunkan untuk mempercepat penanganan di titik-titik terdampak.

Sebelumnya, pada 18 November 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 300.2.8/9333/SJ terkait kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Menindaklanjuti SE tersebut, Kemendagri segera menggerakkan jajaran BPBD, Satpol PP, serta unit Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di seluruh daerah.

Upaya konsolidasi tersebut kemudian diperkuat melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah yang digelar secara virtual pada Jumat (21/11/2025). Rakor ini diikuti oleh Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.