Inflasi Tembus 2,86%, Wamendagri Wiyagus Minta Pemda Antisipasi Harga Pangan dan Emas
Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengungkapkan bahwa inflasi nasional pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen secara year-on-year (YoY). Meski masih berada dalam rentang target nasional 1,5–3,5 persen, ia menegaskan agar pemerintah daerah (Pemda) tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga emas dan berbagai komoditas pangan menjelang akhir tahun.
Wiyagus menjelaskan bahwa emas menjadi salah satu penyumbang inflasi baik secara YoY maupun month-to-month. Kenaikan harga emas global membuat harga dalam negeri melambung hingga mencapai Rp2.237.000 per gram. Laporan World Gold Council menunjukkan bahwa emas masih menjadi instrumen investasi favorit masyarakat, dengan dua dari tiga orang Indonesia memilih emas sebagai sarana penyimpanan nilai.
Emas menjadi pilihan banyak investor untuk menjaga ketahanan keuangan dan menyediakan dana darurat, kata Wiyagus saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah serta Evaluasi Dukungan Pemda untuk Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kemendagri, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Memasuki periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemda diminta memperhatikan pergerakan inflasi musiman, terutama pada komoditas pangan yang rentan naik menjelang akhir tahun. Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga November menunjukkan tiga komoditas paling sering mengalami kenaikan, yakni bawang merah, cabai merah, dan telur ayam ras.
Wiyagus menekankan pentingnya pemantauan harga yang konsisten dan berbasis data aktual. Ia meminta Pemda menyiapkan langkah strategis untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di wilayah masing-masing. Upaya ini diharapkan dapat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.
Ia juga menyoroti beberapa daerah dengan angka inflasi tertinggi, seperti Sumatera Utara (4,97 persen), Riau (4,95 persen), Aceh (4,66 persen), Sumatera Barat (4,52 persen), Sulawesi Tengah (3,92 persen), dan Jambi (3,71 persen). Wiyagus meminta kepala daerah di wilayah tersebut untuk mengambil langkah antisipatif dan meningkatkan koordinasi dalam pengendalian inflasi.
Lebih lanjut, ia mendorong para kepala daerah untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan produksi pangan, menjaga stok sesuai kebutuhan masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Wiyagus juga menekankan pentingnya langkah cepat di lapangan, mulai dari operasi pasar hingga menjalin kerja sama antar daerah untuk menjaga pasokan komoditas yang mengalami kelangkaan.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Perumahan Perdesaan PKP Imran, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Hermawan, serta Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Telisa Aulia Falianty.