Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sebagai dukungan kepada Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Seluruh aktivitas kementerian diarahkan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah berjalan efektif, tertib, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan sejumlah fungsi strategis, antara lain:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri

Menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan yang mencakup politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, administrasi kewilayahan, pemerintahan desa, pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Bimbingan teknis dan supervisi terhadap pemerintah daerah

Memberikan arahan, pendampingan, dan pengawasan teknis kepada daerah dalam melaksanakan urusan yang terkait dengan kewenangan Kemendagri.

3. Koordinasi dan dukungan administrasi internal

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta memberikan dukungan administratif bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

4. Pengelolaan barang milik negara

Mengatur, mengamankan, dan mengelola aset atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemendagri.

5. Pengawasan pelaksanaan tugas internal

Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas seluruh unit di lingkungan kementerian guna memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan.

6. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap pemerintahan daerah

Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan

Merumuskan, menyiapkan, serta menyampaikan rekomendasi strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

8. Pengembangan sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri

Melaksanakan program peningkatan kapasitas aparatur, pelatihan, serta pengembangan kompetensi di tingkat pusat maupun daerah.

9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat hingga daerah

Menyelenggarakan kegiatan operasional yang bersifat teknis sesuai kebutuhan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di wilayah.

10. Dukungan substantif kepada seluruh unit organisasi

Memberikan dukungan substantif untuk kelancaran tugas-tugas setiap unsur organisasi di lingkungan Kemendagri.

11. Pelaksanaan fungsi tambahan dari Presiden

Melaksanakan tugas lain yang diberikan secara langsung oleh Presiden sesuai perkembangan kebutuhan pemerintahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2024 Tentang Kementerian Dalam Negeri